Kereta Supercepat Digarap China, Berikut Tiga Syarat dari Jokowi

434
Ilustrasi: Antara

Acehraya.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menginstruksikan agar proyek kereta cepat (high speed train/HST) terus dilanjutkan dengan tiga syarat utama.

Kini, Jokowi menyerahkan kepada BUMN dengan menggunakan mekanisme business to business (B to B) dengan syarat, tidak menggunakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN)‎ dan tidak ada jaminan apapun dari pemerintah baik langsung maupun tidak langsung.

Kendati demikian, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno membocorkan bahwa hanya China yang memiliki kriteria yang dipersyaratkan pemerintah terkait proyek kereta api cepat rute Jakarta-Bandung.

“Kalau lihat dari dua proposal yang kita terima, yang memasuki kriteria itu adalah China karena yang Jepang itu mengharuskan ada jaminan pemerintah dan pinjamannya melalui pemerintah sehingga melalui APBN. Itu bedanya,” beber Rini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9/2015).

Rini menambahkan, walaupun negara China lebih unggul dari proposal tersebut, namun Rini tidak dapat memutuskan proyek tersebut jatuh ke Negeri Tirai Bambu karena sejak awal telah dinyatakan bahwa proyek ini tidak lagi diteruskan oleh pemerintah.‎

Untuk itu, Jokowi menyerahkan proyek kereta cepat untuk dikerjakan oleh BUMN dan dilakukan secara b to b.

‎”Oleh karena itu BUMN silahkan dapat meneruskan selama tidak ada jaminan dari pemerintah, tidak ada pendanaan dana dari pemerintah, tidak ada pendanaan APBN,” tegasnya.

Pada dasarnya, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung bagus untuk pembangunan di kawasan tersebut.

“Pembangunan ini baik untuk pembangunan kawasan Jakarta-Bandung dengan adanya kawasan kota baru,” tukasnya. [okezone]

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY