[OPINI] Seumangat Aceh Raya

793

Desentralisasi

Desentralisasi dalam KBBI sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah, untuk mengatur rumah tangganya sendiri, namun tidak untuk semua hal, keamanan, hukum dan kebijakan fiskal adalah beberapa hal yang masih terpusat, namun ada pendelegasian terhadap daerah.

Menurut UU No. 5 Tahun 1974, desentralisasi adalah penyerahan urusan dari pemerintah pusat ke daerah. Pelimpahan wewenang kepada Pemerintahan Daerah, semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Pelimpahan tersebut menghasilkan otonomi. Otonomi itu sendiri adalah kebebasan masyarakat yang tinggal di daerahnya itu sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Dengan kata lain, desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pusat kepada daerah dan otonomi daerah adalah bentuk penerapannya.

UU No. 5 tahun 1974 mendefinisikan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu UU No. 22 tahun 1999 mendefinisikan bahwa otonomi daerah adalah wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian direfisi menjadi UU No. 32 tahun 2004.

Pemberlakuan otonimi daerah yang dimulai sejak tanggal 1 januari 2001 telah membawa implikasi yang luas dan serius. Otonomi daerah merupakan fenomena politis yang menjadikan penyelenggaraan pemerintah yang sentralistik-birokratis kearah desentralistik-partisipatoris. UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 telah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang meletakan otonomi penuh, luas serta bertanggung jawab pada daerah kabupaten dan kota. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat, menumbuhkan semangat demokratisasi dan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Lahirnya UU ini, juga akan memberikan implikasi positif bagi dinamika aspirasi masyarakat setempat. Kebijakan daerah tidak lagi bersifat selalu menerima dan seragam dari pemerintah pusat, namun justru pemerintah daerah yang mesti mengambil inisiatif dalam merumuskan kebijakan daerah yang sesuai aspirasi, potensi dan sosio kultural masyarakat setempat

UU ini juga membuka jalan bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik di satu pihak dan pemberdayaan ekonomi rakyat di pihak lain. Karena dengan otonomi, pemerintahan kabupaten/kota memiliki kewenangan yang memadai untuk mengembangkan program-program pembangunan berbasis masyarakat (ekonomi rakyat).

Munculnya UU otonomi daerah merupakan salah satu usaha untuk di satu pihak mendinginkan euphoria reformasi dan di lain pihak untuk menjaga keutuhan NKRI. Oleh karena itu, isi dari UU No. 22 tahun 1999 tersebut lebih memberikan kebebasan yang nyata dan seluas-luasnya bagi daerah untuk menyelengarakan pemerintahannya sendiri demi untuk kesejahteraan daerahnya sendiri-sendiri.

Era reformasi yang dimulai dari tahun 1998 telah menggeser paradigma desentralisasi administratif, yang dianut pada masa orde baru, menjadi desentralisasi politik pasca UU No. 22 tahun 1999. Pemekaran wilayah/daerah atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di era reformasi merupakan konsekuensi logis dari penerapan kebijakan desentralisasi politik oleh pemerintah pusat di daerah.

Dengan desentralisasi politik maka pemerintah pusat membentuk daerah daerah otonom atau daerah-daerah yang mempunyai pemerintah, yaitu daerah-daerah yang mempunyai wilayah, masyarakat hukum, kepala daerah, dan anggota DPRD yang dipilih oleh rakyat, pegawai, dan kewenangan serta keleluasaan mengatur dan mengurus daerah.

Kebijakan pemekaran daerah pasca ditetapkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah mempunyai perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan pengaturan pemekaran daerah berdasar UU No. 5 tahun 1974 (orde baru).

Pelaksanaan kebijakan pemekaran daerah pada orde baru, bersifat elastis dan memiliki karakter sentralistis, dimana perencanaan dan implementasi pemekarannya lebih inisiatif pemerintah pusat ketimbang partisipasi dari bawah. Proses pemekaran daerah seringkali menjadi proses yang tertutup dan arena terbatas di kalangan pemerintah pusat.

Pada orde baru, kebijakan pemekaran lebih bersifat elitis dan sentralistis.Namun pada masa itu pemerintah telah mencoba mendorong upaya penyiapan infrastruktur birokrasi (bukan infrastruktur politik) sebelum pembentukan daerah otonom.

Pada masa transisi teknokratis disiapkan sedemikian rupa sebelum menjadi Daerah Otonomi Baru.Dalam masa transisi, pembentukan daerah baru ini lebih menekankan pada mekanisme teknokratis dari pada mekanisme politik, seperti penyiapan administrasi birokrasi, infrastruktur, gedung perkantoran, dan sebagainya.Setelah penyiapan teknokratis dirasa cukup barulah kemudian dilakukan penyiapan politik dengan pembentukan DPRD, kemudian barulah dibentuk DOB.

Di masa era reformasi sekarang ini, proses-proses penyiapan teknokratis pada kebijakan UU No. 22 tahun 1999 tidak ada, tetapi justru lebih menekankan pada proses-proses politik. Ruang bagi daerah untuk mengusulkan pembentukan DOB dibuka lebar oleh kebijakan pemekaran daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999. Dengan kebijakan yang demikian ini, kebijakan daerah sekarang lebih didominasi oleh proses politik dari pada proses teknokratis.

Pengaturan mengenai pemekaran daerah juga diatur dalam Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang berbunyi: “Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Oleh karena itu, perihal pemekaran daerah dapat dilakukan sebagaimana ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan juga aturan hukum terkait lainnya

Adanya otonomi daerah atau desentralisasi membuat manajemen daerah bisa berkembang lebih baik, partisipasi masyarakat akan lebih tinggi karena dekat dengan kekuasaan dan dengan adanya kontrol dan pengawasan bisa membatasi ruang gerak apa yang disebut dengan korupsi dan antek-anteknya.

Suatu daerah dikatakan makmur atau sejahtera bukan hanya karena memiliki sumber daya alam yang melimpah tetapi bagaimana sumber daya manusia yang di dalamnya mau mengelola dengan baik dan mau bekerja keras untuk kemajuan daerahnya.Oleh karena itu ketersedian pendidikan, fasilitas dan teknologi sangat penting untuk kemajuan daerah.

Dalam keberhasilan beberapa pemerintahan daerah paska diberlakukannya otonomi daerah telah membuktikan bahwa desentralisasi memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di daerah.

Seumangat luas wilayah dan kependudukan

Kondisi geografis yang luas juga menjadi alasan mengapa harus dilakukan pemekaran, jika wilayah suatu daerah terlalu luas maka dikhawatirkan pelayanan masyarakat menjadi tidak efektif dan efisien. Pemerintah suatu daerah hendaknya menyediakan pelayanan yang sama kepada seluruh masyarakat di daerahnya, wilayah yang sangat luas dapat menyebabkan tingginya biaya dan usaha yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya. Hal ini menyebabkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah menjadi tidak efektif dan efisien lagi.

Faktor luas wilayah tersebut menjadi salah satu alasan dilakukannya pemekaran Kabupaten ACEH RAYA yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Besar. Luas wilayah  kabupaten aceh raya adalah 580,34 Ha (hampir 20,0% dari luas Aceh Besar), mencakup tujuh kecamatan (Lhoong, Leupung, Lhoknga, Peukan Bada, Pulo Aceh, Darul Imarah, dan Darul Kamal) dan penduduknya berjumlah 108.252 jiwa atau sekitar 28,23% dari populasi Aceh Besar.

Kondisi geografis dalam bentuk luas daerah menjadi salah satu syarat dibentuknya daerah baru dalam PP No. 129 Tahun 2000 Bab III Pasal 3 dimana suatu daerah baru dapat dibentuk apabila besaran luas suatu daerah telah memenuhi syarat sesuai dengan pengukuran dan penilaian pembentukan daerah.

Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk suatu wilayah atau daerah menjadi pertimbangan untuk melaksanakan pembangunan daerah. Indikator jumlah penduduk merupakan modal utama pembangunan daerah,dapat menjelaskan kebutuhan bentuk bentuk pelayanan yang perlu disiapkan oleh pemerintah daerah untuk melayani penduduk.

Maka dengan itu faktor kepadatan penduduk merupakan factor utama dalam penilaian pemekaran suatu wilayah .dan sangat relavan untuk penilaian pemekaran daerah pada tingkat kabupaten.

Masalah rentan kedali,jarak dan waktu tempuh dari kecamatan ke pusat pemerintahan menjadi salah satu tolak ukur pengukurann efisiensi dan kecepatan pelayanan tugas tugas pemerintah kepada masyarakat. Selain itu kedekatan jarak dan waktu tempuh yang pendek akan sangat memudahkan pemerintah (kecamatan dan kabupaten atau kota) melakukan konsultasi,koordinasi, mediasi,serta pegawasan, dan evaluasi program terhadap kegiatan yg dilakukan pada masyarakat

Dengan demikian, calon kabupaten ini telah memenuhi syarat minimal 5 kecamatan sesuai Pasal 8 ayat (b). Pun, wilayah Aceh Raya jauh lebih luas dibanding kota/kapupaten lainnya seperti banda aceh dan lhoksemawe.Persoalan lainnya menjadi hal yang amat menyulitkan warga selama ini mengingat lamanya waktu tempuh mereka dalam menjangkau jasa layanan pemerintahan. Jarak antara kecamatan-kecamatan Aceh Raya, jaraknya dengan Kota Jantho lebih jauh lagi, yakni rata-rata 67,3 Km. Sebaliknya, jarak rata-rata kecamatan lain (di luar Aceh Raya dengan ibu kota kabupaten induk (tidak termasuk Kota Jantho), hanya berkisar 32,25 Km. Apalagi warga kecamatan lhong jika mengurus administrasi mereka harus menempuh 106 kilometer, pulang pergi ke Jantho dengan jarak tempuh 112 kilometer.

Bersambung ke bagian kedua
oleh Andri Satria

Mahasiswa universitas islam bandung

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY