Secara Feasibility Study, Aceh Raya Sudah Layak Jadi Kabupaten

1154
H. M Dahlan Sulaiman SE, saat diwawancara oleh salah satu media pada acara Halal Bihalal Masyarakat Aceh Raya. (Foto : Robin NR /@robin_nurindra)

Acehraya.co.id – Kegiatan Halal Bihalal masyarakat Aceh Raya yang diselenggarakan hari ini (14/10/2015) di Pantai Babah Dua Lampuuk, disambut antusias oleh seluruh tamu undangan yang hadir, seperti anggota DPR Aceh, anggota DPRK Aceh Besar, Polres Aceh Besar, Polsek Lhoknga, Ulama dan seluruh masyarakat dari 7 kecamatan yang berada didalam kawasan Aceh Raya.

Seperti yang disampaikan oleh H. M Dahlan Sulaiman, ketua panitia pembentukan kabupaten Aceh Raya, dalam sambutannya mengatakan, bahwa terdapat tiga faktor yang memungkinkan untuk terwujudnya kabupaten Aceh Raya yang dimekarkan dari kabupaten Aceh Besar.

Masalah rentang kendali menjadi faktor utama yang menjadi isu politik untuk berdirinya kabupaten Aceh Raya ini. “Karena selama ini urusan administrasi, kepentingan sosial masyarakat dan ekonomi, selalu harus berurusan ke Jantho dan itu dianggap terlalu jauh dari masyarakat yang berada di kawasan barat Aceh Besar, seperti Lhoong,” ujar H. M Dahlan Sulaiman.

“Lalu, yang menjadi faktor kedua agar kabupaten Aceh Raya berdiri adalah masalah geografis. Dan yang menjadi faktor terakhir kenapa harus terwujudnya pemekaran untuk kabupaten Aceh Raya adalah masalah Sumber Pendapatan Daerah. Sedikit banyaknya, restribusi laut wilayah barat Aceh Besar termasuk salah satu yang menyumbang PAD bagi kabupaten Aceh Besar selama ini,” tutur Dahlan.

Menurut H. M Dahlan Sulaiman, pembentukan kabupaten Aceh Raya yaitu pemekaran dari kabupaten Aceh Besar, semata-mata kehendak dari masyarakat tujuh kecamatan. “Nah maksudnya, bukanlah keinginan kita berpisah dari Aceh Besar. Kita tetap dalam ruang lingkup persatuan dan kesatuan kabupaten Aceh Besar”.

Sebelumnya, tim pembentukan kabupaten Aceh Raya dari kabupaten induk Aceh Besar sudah melakukan audiensi dengan Pimpinan DPR Aceh, namun sampai saat ini belum juga membuahkan hasil.

“Adapun tiga hal yang akan segera diupayakan selama ini adalah persetujuan DPR Aceh, persetujuan Gubernur Aceh dan penandatanganan peta batas wilayah oleh kabupaten kota, yaitu Kota Sabang, Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Jaya,” tambah H. M Dahlan Sulaiman.

Terakhir H. M Dahlan Sulaiman mengatakan bahwa, “Menurut kajian feasibility study (studi kelayakan), Kabupaten Aceh Raya sudah layak diwujudkan. Dimana, dalam feasibility study, kabupaten Aceh Raya sudah memenuhi syarat, seperti syarat fisik, administrasi, keuangan dan sebagainya yang tertuang pada PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah,” tutupnya. [cb]

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY