ICW Ungkap 10 POLDA dan KAJATI Penunggak Kasus Korupsi Terbesar

496
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus ilyas (kedua kiri), Siti juliantari (Antara)

Acehraya.co.id – Lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui hasil risetnya memaparkan 10 Kepolisian Daerah (Polda) yang menunggak kasus tindak pidana korupsi terbesar dalam kurun waktu 2010 hingga 2014.

“Posisi pertama di Polda Sumatera Utara dengan jumlah kasus mencapai 30 dengan kerugian negara Rp94,6 miliar,” tutur peneliti Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah di Jakarta, Sabtu (17/10/2015).

Ia menjelaskan, menunggak di sini diartikan memiliki sejumlah kasus korupsi yang statusnya masih pada tahap penyidikan dan belum naik ke penuntutan atau bisa disebut stagnasi alias mangkrak.

Selanjutnya, ialah Polda Jawa Timur dengan 22 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp14,8 miliar. Pada urutan ketiga Polda Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dengan jumlah 21 kasus dan kerugian negara Rp133,6 miliar.

Pada urutan keempat adalah Polda Sulawesi Selatan dengan 18 kasus dan kerugian negara Rp34,3 miliar; urutan kelima Polda Jawa Tengah dengan 16 kasus dengan perkiraan kerugian negara mencapai Rp22,3 miliar.

Urutan keenam ialah Polda Bengkulu 15 kasus dengan nilai kerugian negara mencapai Rp15,1 miliar, urutan ketujuh adalah Polda Jawa Barat dengan 15 kasus dan kerugian negara Rp31,1 miliar.

“Tiga terakhir adalah Kalimantan Timur, NTT, dan Sulawesi Utara dengan 11 kasus. Kerugian negara masing-masing ialah Rp122,4 miliar, Rp7,5 miliar, dan Rp42,2 miliar,” tutur Wana memaparkan.

Sehubungan dengan hasil penelitian tersebut, dia menjelaskan bahwa daftar tersebut dibuat menurut tingkatan Polda dengan asumsi kasus korupsi yang ditangani oleh Polres berada di bawah koordinasi institusi tersebut.

Selain Polda, kata dia, Bareskrim Mabes Polri juga memiliki sejumlah kasus yang belum naik ke penuntutan atau pelimpahan ke Kejaksaan sejak ditetapkan berstatus penyidikan pada periode 2010-2014.

“Bareskrim memiliki sembilan kasus korupsi dengan nilai kerugian negara mencapai Rp548 miliar,” tuturnya.

Ini 10 Kejati Penunggak Kasus Korupsi Terbesar

Lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) memaparkan 10 Kejaksaan Tinggi (Kejati) yang menunggak kasus tindak pidana korupsi terbesar selama periode semester pertama 2015.

Peneliti dari Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah mengatakan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur masih menunggak 64 kasus tindak pidana korupsi dengan total kerugian negara mencapai Rp269,1 miliar.

“Menunggak di sini diartikan memiliki sejumlah kasus korupsi yang statusnya masih pada tahap penyidikan, belum naik ke penuntutan,” tutur Wana di Jakarta, Sabtu (17/10/2015).

Sehubungan dengan hasil penelitian tersebut, dia menjelaskan, daftar tersebut dibuat menurut tingkatan Kejati dan Polda dengan asumsi kasus korupsi yang ditangani oleh Kejari dan Kecabjari atau Polres berada di bawah koordinasi kedua institusi tersebut.

Selanjutnya, Kejati Sulawesi Selatan menempati urutan kedua sebagai institusi yang menjadi penunggak terbesar dengan jumlah mencapai 56 kasus dan kerugian negara mencapai Rp97,1 miliar.

Kemudian Sumatera Utara dengan 51 kasus dan kerugian negara mencapai Rp1,3 triliun. Pada urutan ke empat jatuh pada Jawa Barat dengan jumlah 46 kasus dan kerugian negara Rp325,5 miliar.

Pada urutan ke lima Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dengan jumlah 46 kasus dan total kerugian negara sebesar Rp338,9 miliar, urutan ke enam ialah Kejati Riau dengan 45 kasus dan kerugian negara lebih dari Rp1,5 triliun.

Selanjutnya pada urutan ke tujuh ialah Kejati NTT dengan tunggakan kasus mencapai 40 dengan kerugian negara sebesar Rp609,2 miliar. Lalu di urutan ke delapan ialah Kejati Jambi dengan 39 kasus dan kerugian negara sekitar Rp64,5 miliar.

“Posisi sembilan di Kejati Maluku di mana terdapat 34 kasus dengan kerugian negara Rp36,9 miliar. Terakhir Kejati Jawa Tengah dengan 29 kasus dengan kerugian mencapai Rp111,5 miliar,” ujar Wana memaparkan. [okezone]

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY