Sektor Maritim Jadi Perhatian Publik Setelah 1 Tahun Jokowi-JK

399
Menteri KKP Susi Pudjiastuti (Humas KKP)

Acehraya.co.id – Sejak awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mencanangkan pembenahan sektor kelautan dan perikanan dengan program poros maritim.

Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Riza Damanik, mengatakan dengan pencanangan poros maritim, kini sektor tersebut dianggap sektor penting dan mendapat perhatian dari berbagai kalangan.

“Kita apresiasi di sektor maritim ini, satu prestasi yang patut diapresiasi. Dalam satu tahun ini, maritim menjadi perhatian publik,” ujar Riza, di Jakarta, Senin (19/10/2015).

Salah satu yang gencar dilakukan oleh pemerintah dalam satu tahun terakhir, yakni penegakan hukum terhadap kapal-kapal asing pencuri ikan. Hal ini sebenarnya bukan hal baru, namun pada pemerintahan saat ini, penegakan hukum didorong agar lebih baik dan tegas.

“Kita berikan apresiasi penegakan hukum yang jadi ada warna baru di mana pemberantasan pencurian ikan jadi agenda sentral, baik kapal-kapal ex-asing maupun kapal asing. Meski bukan langkah baru, tapi jadi langkah yang berani,” ucapnya.

Bahkan, lanjut Riza, pemerintah juga mengikutsertakan nelayan dalam pemberantasan pencurian ikan ini. Hal tersebut jarang ditemukan pada masa pemerintahan sebelumnya. “Kalau dulu pemberantasan ikan hanya dilakukan bersifat elite, tapi sekarang nelayan pun sudah ikut melakukan pemberantasan pencuri ikan,” ungkapnya.

Dengan demikian, ada juga evaluasi yang ditujukan kepada pemerintah selama satu tahun masa pemerintahan, yakni mengenai langkah lanjutan dari moratorium perizinan kapal yang segera berakhir. Pemerintah harus memberikan kejelasan, supaya nelayan lokal bisa kembali mencari ikan di tengah laut.

“Moratorium izin kapal kan sudah dua kali diperpanjang dan sekarang hampir selesai. Kemudian ke depannya mau apa lagi? Ini harus jelas,” tuturnya.

Indonesia Dapat Rp2 Miliar Setelah Tenggelamkan 4 Kapal Vietnam

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan, negara mendapatkan Rp2 miliar dari empat kapal berbendera Vietnam yang saat ini telah ditenggelamkan di perairan Datuk, Pontianak, Kalimantan Barat.

Sekertaris Ditjen PSDKP KKP A Rouf Sam mengatakan, empat kapal berbendera Vietnam ditenggelamkan karena terbukti melakukan pelanggaran di perairan Indonesia dengan nekat mencuri ikan.

“Dari empat kapal itu dendanya sekitar Rp2 miliar, satu paket itu Rp1 miliar, satu paketnya lagi Rp1 miliar, jadi Rp2 miliar,” kata Rouf di Pelabuhan Perikanan Pantai Sei Rengas Provinsi Kalimantan Barat, Senin (19/10/2015).

Rouf menyebutkan, dirinya masih belum mengetahui mengenai total keseluruhan keuntungan atau pendapatan negara dari hasil penindakan kapal-kapal ilegal fishing sepanjang 2015.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Kapal Pengawas Ditjen PSDKP Budi Halomoan mengatakan, sampai saat ini tidak ada penelitian yang akurat mengenai pendapatan negara dari kapal-kapal pencuri ikan yang berhasil ditindak oleh negara.

“Seperti yang dikatakan bu menteri dari hasil tangkapan itu bisa dilihat kalau berapa kali dia nangkap seperti 5 ton dikalikan saja dengan harga ikan, itu akan ketahuan, seperti ada yang pernah sampai Rp300 triliun per tahun. Itu di satu titik belum lagi di titik lagi dan belum termasuk kerusakan lingkungan,” tutupnya. [okezone]

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY