DPD RI Minta Qanun RTRW Aceh Segera Direvisi

429
Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi. foto atjehlink

Acehraya.co.id –  Wakil Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, mendesak DPR Aceh agar melakukan revisi Qanun Aceh Nomor 19 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh tahun 2013-2033. Hal itu disampaikan Fachrul Razi dalam acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di aula Fakultas Hukum Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh, Selasa (10/11/2015).

Menurut Fachrul Razi, revisi Qanun RTRW Aceh ini penting menjadi perhatian pemerintah dan DPR Aceh. Mengingat ada sejumlah persoalan yang harusnya dituntaskan terkait rencana tata ruang wilayah Aceh.

Ditemui AtjehLINK usai acara RDP tersebut, Fachrul Razi mengatakan perhatian khususnya untuk mendorong DPR Aceh segera melakukan revisi qanun rencana tata ruang wilayah Aceh.

Selain itu, kata Fachrul Razi, masukan sejumlah elemen sipil di Aceh terkait Qanun RTRWA, harus menjadi catatan bagi DPR Aceh untuk segera melakukan revisi atas qanun tersebut.

Dijelaskan Fachrul Razi, DPR Aceh punya dua mekanisme yang dapat ditempuh untuk perbaikan Qanun RTRWA yakni legislatif review atau revisi.

“DPRA harus menjadikan revisi qanun RTRWA ini sebagai prioritas pada tahun 2016,” ujar Fachrul.

Ia menegaskan, DPRA sudah harus memprioritaskan revisi Qanun RTRW Aceh ini. Mengingat, pembangunan Aceh pada masa-masa mendatang harus mengacu pada Qanun tata ruang.

Disamping itu, Fachrul Razi juga meminta DPR Aceh nantinya dalam proses revisi Qanun RTRWA untuk melibatkan semua elemen yang berkepentingan dengan tata ruang, khususnya masyarakat yang berhubungan langsung dengan peruntukan ruang untuk rencana pembangunan.

Pada kesempatan itu, Ia juga menyesalkan sikap Bappeda Aceh yang terkesan enggan melakukan revisi RTRWA. “Bappeda seperti setengah hati untuk melakukan revisi qanun ini,” ujar senator asal Aceh ini.

Meski diakui Fachrul Razi ada kepentingan pengusaha di balik pengaturan ruang Aceh, namun senator ini meminta pengusaha agar tidak perlu khawatir jika qanun RTRWA direvisi. Pasalnya, lanjut dia, jikapun direvisi, maka semua kepentingan pihak akan ruang harus diakomodir dalam qanun tersebut.

“Karena Qanun RTRWA adalah milik dan untuk kepentingan rakyat Aceh,” tegasnya.

Dan yang terpenting, sambung Fachrul Razi, revisi qanun RTRWA ini yakni untuk menyesuaikan dengan semangat UUPA.

Ia mengultimatum, jika tidak segera dilakukan revisi terhadap qanun tata ruang Aceh tersebut, maka DPD RI selaku lembaga pengawas Undang-undang akan mengambil langkah-langkah politik dan hukum lainnya. Salah satunya dengan mendesak Kemendagri untuk membatalkan Qanun Aceh nomor 19 tahun 2013 tersebut.

“Aceh tidak bisa membangun jika revisi rencana tata ruang tidak dilakukan,” pungkas Fachrul Razi. [atjehlink]

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY