10 Tahun Damai, YARA Gugat MoU Helsinki ke Pengadilan

414

Acehraya.co.id – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menggugat sejumlah pihak terkait dengan implementasi Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau yang lebih dikenal dengan MoU Helsinki. Gugatan tersebut didaftarkan oleh ketua YARA, Safaruddin SHi dan kawan-kawan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, Jumat (13/11/2014).

Dalam salinan gugatan yang turut dikirimkan kepada media ini, tercatat sebagi para penggugat adalah sejumlah Advokat yang tergabung dalam YARA, termasuk perwakilan lembaga itu di sejumlah  daerah di antaranya Safaruddin, SH (Ketua), Fachrurrazi (Sekretaris eksekutif), Yudhistira Maulana (Direktur Hukum), Edy Saputra (Kepala Perwakilan Subulussalam), Wahidin (Kepala Perwakilan Nagan Raya), Yusrizal, SH (Kepala Perwakilan Aceh Besar) dan Sulaiman, SH selaku Sekretaris Perwakilan YARA Sabang.

Sedangkan para tergugat yakni Presiden RI c/q Gubernur Aceh (tergugat I), Pimpinan GAM Malik Mahmud (tergugat II) Presiden RI (tergugat III), Marti Ahtisaari (tergugat IV) dan DPRA (tergugat V). Gugatan YARA tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh dengan nomor perkara 43/Pdt.G/2015/PN.Bna.

Menurut Safaruddin, para tergugat telah melakukan ingkar janji karena tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimanahkan MoU Helsinki khususnya terkait pembentukan Joint Claims Settlement Commissionn atau Komisi Bersama Penyelesaian Klaim di Aceh.

Karena itu, kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh, dalam gugatannya YARA meminta agar pengadilan untuk menyidangkan perkara ini dan dengan harapan dapat diputuskan dengan menghukum para tergugat guna segera membentuk Joint Claims Settlement Commissionn atau Komisi Bersama Penyelesaian Klaim di Aceh paling lambat pada 30 April 2016.

Selain itu, YARA juga menuntut agar pengadilan menghukum para tergugat membayar uang paksa sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) setiap bulannya, bilamana para tergugat lalai menjalankan putusan jika dikabulkannya tuntutan YARA ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, dan dana tersebut dititipkan pada Baitul Mal Aceh untuk disalurkan kepada seluruh korban konflik yang ada di Aceh.

” Yayasan Advokasi Rakyat Aceh ingin mempersembahkan sebuah hadiah dari perjalanan 10 tahun perdamaian Aceh sekaligus menggugat amnesia para penandatangan MoU Helsinki atas apa yang telah diperjanjikan 10 tahun lalu di Helsinki dalam mencapai perdamaian di Aceh,” kata Safaruddin dalam pernyataannya kepada media usai mendaftarkan gugatan ke pengadilan.

Menurut Safaruddin, sudah sepuluh tahun perdamaian Aceh tidak menghasilkan apa yang di harapkan. Malah sebaliknya, seperti bangkitnya kelompok bersenjata Din Minimi, Din Robot, timbulnya penembakan terhadap warga Aceh yang juga korban dari proses reintegrasi seperti Ridwan, Beurujuek, Maepong dan lai-lain.

“Ini merupakan reaksi atas pengingkaran terhadap implementasi MoU Helsinki. Untuk itu, YARA ingin para penandatangan MoU dan DPRA tidak lari dari tanggungjawabnya dengan kondisi Aceh hari ini, tidak menjadi menutup mata dengan penderitaan rakyat Aceh saat ini,” ujar Safar.

Pihaknya, kata Safar, akan terus mendesak para penanggungjawab implementasi MoU Helsinki untuk melaksanakan kewajiban masing-masing. Agar hak-hak para pihak khususnya korban konflik Aceh yang diamanahkan dalam Nota Kesepahaman Damai antara RI dan GAM tersebut dapat segera  dipenuhi.

“Kami akan terus menyuarakan ini kepada para penandatangan MoU dan DPRA agar mereka mendengar dan melaksanakan apa yang sudah diperjanjian untuk Aceh 10 tahun lalu di Hensinki, yang salah satunya adalah membentuk membentuk Komisi Bersama Penyelesaian Klaim sebagaimana diperjanjikan dalam MoU Helsinki poin 3.2.6.,” terang dia.

Safaruddin berharaf, dengan gugatan tersebut dapat mengugah hati para penadatangan MoU Helsinki dan DPRA, agar segera membentuk Komisi Klaim ini sebagai wujud komitmen para pihak dalam merealisasikan janji- janji perdamaian Aceh.

“Jangan sampai akibat pengabaian ini mendorong Aceh kembali berkonflik dengan pemerintah dalam menuntut keadilan,” pungkas Safaruddin [atjehlink]

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY