Pemerintah Harus Cerdas agar Freeport Patuh soal Kontrak

343
foto: istimewa

Acehraya.co.id – Kegaduhan perpanjangan kontrak karya (KK) PT Freeport Indonesia (PTFI) yang akhirnya menjerat semua pihak terkait dengan perpanjangan Kontrak Kerja sama Freeport Indonesia yang dilakukan pada tahun 1991.

Pada kontrak yang dibuat antara Pemerintah yang berkuasa saat itu dengan Freeport, banyak sekali hal yang membatasi gerak pemerintah. Hal itu di antaranya kontrak yang berlaku tersebut mengacu dan berdasarkan undang-undang serta peraturan yang dibuat 1991 dan sebelumnya.

“Jadi, paling tidak berdasarkan interpretasi pihak Freeport Indonesia, UU dan peraturan setelah itu (1991 dan seterusnya) tidak mengikat pihak mereka,” ucap Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sofyano Zakaria di Jakarta, Senin (14/12/2015).

Untuk itu, pemerintah harus merenegosiasi perubahan atau amandemen kontrak Freeport Indonesia (FI) agar selaras dengan aturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

“Pemerintah harus melakukan perundingan atau negosiasi, yang mungkin sudah dilakukan oleh pemerintah pada pertengahan 2014 dengan membuat nota kesepahaman yang intinya adalah merenegosiasi kontrak tersebut yang disepakati 1991,” sambungnya.

Dalam bernegosiasi tersebut, tentu saja pemerintah harus cerdas dan kerja keras untuk mampu meyakinkan pihak Freeport Indonesia agar bersedia mengikuti beberapa persyaratan yang diajukan pemerintah.

“Dalam renegosiasi ini Freeport mungkin saja bersedia mengikuti beberapa permintaan itu, tetapi tidak mungkin Freeport tidak mengajukan persyaratan yang menguntungkan bagi mereka, misalnya meminta pemerintah menjamin dan berkewajiban memperpanjang kontrak sebagai jaminan atas kelanjutan bisnis mereka di NKRI seperti yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja sama tahun 1991,” katanya.

Terkait perpanjangan kontrak kerja sama, Freeport uga tentu saja telah mempelajari dengan seksama kontrak yang dibuat pemerintah pada 1991, karena terdapat pasal yang memberi hak kepada Freeport untuk bisa membawa pelanggaran terhadap kontrak yang tidak menguntungkan bagi mereka, untuk bisa digugat ke badan arbitrase internasional.

“Dengan demikian, situasi ini tentunya akan membuat siapapun yang jadi menteri ESDM saat ini akan menghadapi dilema ini. Bagi pihak yang belum mengetahui secara detail persyaratan yang diatur dalam kontrak 1991 tersebut, maka bisa saja berpendapat ‘jangan diperpanjang,” tukasnya.

[okezone.com]

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY