Menurut Survei Masjid Raya Banda Aceh Dinilai Tak Ramah Disabilitas

1036
Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Sabtu (25/10). Acehraya.co.id/Andri Munazir

Acehraya.co.id – Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, yang menjadi ikon Provinsi Aceh, ternyata tak ramah disabilitas. Para penyandang disabilitas dengan kursi roda tak bisa masuk sendiri di sana.

“Selama ini para pengguna kursi roda/tunanetra kesulitan (masuk sendiri) ke masjid kebanggaan rakyat Aceh tersebut,” kata Syarifuddin, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Berkebutuhan Khusus Aceh (FKM-BKA), kepada Tempo, Jumat, 29 Januari 2016.

Menurut dia, hal itu sesuai dengan hasil survei yang dilakukan FKM-BKA bersama Lembaga Riset Natural Aceh, akhir tahun lalu. Survei dilakukan untuk menguji 81 fasilitas publik di Banda Aceh, apakah sudah ramah disabilitas atau belum. Masjid Raya Baiturrahman salah satunya.

“Salah seorang peneliti yang dilibatkan di Masjid Raya memakai kursi roda. Dia tak bisa masuk ke masjid. Dia mengaku sangat sedih,” ujarnya. Syarifuddin berharap ada akses yang dibuka untuk mereka yang berkebutuhan khusus di tempat tersebut.

Hasil riset yang dilakukan pada Agustus-November 2015 itu menggambarkan masih ada sejumlah fasilitas umum ataupun fasilitas sosial di Banda Aceh yang belum memiliki aksesibilitas yang layak untuk penyandang disabilitas.

Secara umum, tingkat ketersediaan elemen aksesibilitas di fasilitas publik dan sosial hanya 37,7 persen. Khusus di bidang kesehatan, rumah sakit dan klinik sudah lebih baik dalam hal penyediaan elemen aksesibilitasnya dibanding fasilitas lain.

Laporan hasil riset telah disampaikan kepada Ombudsman RI Perwakilan Aceh untuk ditindaklanjuti. Kepala Perwakilan Ombudsman Aceh Taqwaddin Husin berjanji menindaklanjuti laporan tersebut. “Setiap tahun, selain rutin menerima laporan masyarakat, kami mengevaluasi instansi pemerintah daerah,” katanya.

Menurut Husin, evaluasi tersebut terkait dengan hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik, termasuk untuk penyandang disabilitas, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tambahan informasi dan data ini diharapkan dapat memberi bahan baru dan tambahan yang lengkap dalam terus memantau dan mengawasi pelayanan publik di Aceh.  [tempo.com]

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY