Kabupaten Aceh Raya, Antara Cita dan Realita

697

Wacana Pemekaran Wilayah

Persoalan pemekaran wilayah seakan menjadi trend dalam memahami konsepsi otonomi daerah. Pasca reformasi, euforia kedaulatan daerah termanifestasi lewat pembentukan kabupaten/kota maupun provinsi baru. Dalam fakta empiris, rezim Orde Baru terutama, memang menerapkan apa yang diistilahkan dengan pendekatan sentralistis (segalanya terpusat dari Jakarta). Semua hasil dan potensi sumber daya alam daerah dikeruk dan diperuntukkan (kenyataannya) bagi segelintir elit di Jakarta.

Pola kebijakan sentralistis tersebut kemudian menimbulkan resistansi, terutama dari elit-elit lokal yang merasa hak dan kewenangannya ”terbonsaikan”. Sehingga, otonomi daerah sebagai pemikiran dan sistem dirasa lebih bermartabat dan mampu mengakomodir kepentingan lokal (baca: daerah). Akhir yang terjadi, setiap kelompok masyarakat mengkonsolidir diri, membentuk pemerintahan baru. Sama sekali terpisah, baik dari administrasi pemerintahan maupun fakta geografis. Suatu daerah kemudian pecah dan terbagi menjadi beberapa daerah yang lebih kecil.

Secara konsepsi, pemerintah kabupaten/kota memegang peranan yang jauh lebih strategis dan sekaligus mendasar tentang mekanisme manajemen pemerintahan. Hal ini terutama karena secara legal formil, desentralisasi, dalam artian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan murni kreasi daerah, tanpa intervensi pusat (lihat UU.32/2004).

Dalam konteks seperti inilah, perdebatan menyangkut pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Raya menemukan relevansinya. Wacana ini terus bergulir, direspon, dan ditindaklanjuti lewat berbagai aksi nyata menuju praksisme pemerintahan baru. Penulis, sedikit banyak Mengetahui dalam proses tersebut, dan pun diskursus ini bukanlah lagi sekadar wacana, namun semakin menggelinding menjadi nyata. Demikianlah adanya.

Analisis Dialektik

Berdasarkan letak geografis Wilayah kabupaten Aceh Besar, antara pesisir Pantai barat Aceh  dan Pegunungan Timur Aceh, dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Apalagi dengan ibukota kabupaten yang terletak di Janthoe,  yang Menurut penulis jarak tempuh dari Kecamatan yang Berada di pesisir pantai (Leupung, lhong, lhoknga, Peukan Bada, Darul Imarah dan Pulo Aceh) Sangatlah Jauh, dengan asumsi bahwa pelayanan administratif akan semakin sulit dan lambat, semakin menjadi momok yang harus terjadi. Dengan kata lain, terdapat legitimasi geografis berdampak administratif, terutama untuk masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.

Perlunya terobosan kebijakan menyangkut permasalahan administrasi semakin esensial sifatnya. Entah melalui pembentukan kabupaten yang baru (Aceh Raya), ataupun otonomi lebih luas kepada pemerintah kecamatan di daerah terjauh, hanyalah alternatif saja. Inti yang perlu ditegaskan adalah pelayanan kepada rakyat jangan sampai terabaikan. Dengan konstruksi berpikir demikian, analisis lebih lanjut mengenai dua alternatif di atas menjadi mutlak untuk dilakukan.

Menurut hemat saya, DPRK periode 2004-2009 sudah memberikan rekomendasi pengesahan pembentukan Kabupaten Aceh Raya. Pemekaran wilayah Aceh Besar ini harus segera direalisasikan. Pada periode ini pula, isu pemekaran Aceh Raya ini kembali diangkat oleh tokoh masyarakat, pemuda dan seluruh elemen di wilayah Aceh raya, isu ini tidak serta merta menjadi angin lalu seperti yang dialamai seblumnya, melainkan di sambut positive oleh beberapa anggota dewan DPRA.

Suatu hukum sejarah, alternatif harus diambil, dengan segala konsekuensinya. Tentunya, alternatif yang diprediksi lebih baik. Pembentukan Aceh Raya memang opsi yang jauh lebih menarik, cenderung berkeadilan, dan yang paling penting, tidak menimbulkan dampak masa depan, utamanya dengan Aceh Besar wilayah pegunungan. Sekiranya Aceh Raya terbentuk, manajemen pemerintahan sepenuhnya menjadi kewenangan birokrasi baru. Kabupaten Aceh Besar (bagian pegunungan) dapat menjalankan roda pemerintahannya sendiri. Dan Aceh Raya pun berjalan dengan kebijaksanaannya sendiri, tanpa ada campur tangan diantara keduanya. Konflik dan pertentangan opini tak perlu terjadi. Beda kiranya jika sekadar pemberian otonomi-walaupun dalam skala luas-yang rawan konflik kepentingan. Takaran keadilan sungguhlah sulit diterka, terutama menyangkut pengelolaan hasil alam dan Sumber – sumber Pendapatan lainya.

Dialektik selanjutnya adalah persoalan representasi politik. Walaupun penulis sebenarnya tak mau terjebak pada politisasi isu, namun representasi politik kerap menjadi persoalan yang sensitif, sensual dan begitu menggoda. Mau tidak mau, suka tidak suka, keadilan aspiratif tetap menjadi persoalan klasik yang harus dibahas.

Sejatinya, pemekaran wilayah bersifat desentralistis, termasuk dalam hal pembagian pos-pos kekuasaan strategis. Resistansi kepentingan menjadi keharusan yang pasti terjadi. Dalam konteks ini, etnosentrisme geografis akan tetap mewarnai proses perumusan kebijakan. Pembangunan infrastruktur dan orientasi kebijakan secara menyeluruh akan tetap mengacu pada keberasalan (wilayah) dari sang perumus kebijakan itu sendiri. Akibatnya, ketimpangan pembangunan menjadi suatu kemestian. Dan konflik pun tak terhindarkan. Sungguh resiko yang terlalu berat rasanya.

Lalu Apa?

Bersandar pada rumusan dan penjelasan sebelumnya, kecenderungan perlunya pembentukan kabupaten yang baru layaknya menjadi wacana bersama yang perlu dikonkretkan. Namun penulis merasa, persoalan tak berhenti sampai disitu. Sudah menjadi tugas seluruh masyarakat, terutama kaum (muda) intelektualnya menganalisis diskursus ini dengan standar objektif dan pemikiran yang realistis.

Menghindari wacana yang sekadar politis sifatnya dan miskin substansi, penulis melihat ada empat langkah strategis yang perlu dilakukan menyongsong pembentukan Kabupaten Aceh Raya.

Pertama, Perubahan pola pikir dan pola tindak masyarakat. Dalam wilayah hasil pemekaran, tentunya akan terjadi transformasi corak wilayah, dari yang sebelumnya bercorak pedesaan-tradisional menjadi urban-perkotaan. Konsekuensi logisnya adalah terjadi alih profesi masyarakat. Persawahan akan menjadi areal gedung-gedung pemerintahan dan para petani akan kehilangan profesi asalnya. Jangan sampai terjadi anakronisme dalam persoalan profesi ini. Karena jika tidak, kekagetan budaya (shock culture) akan menjadi konflik kultural tak berkesudahan. Tugas seluruh masyarakat untuk sama-sama menyiapkan mental dan fisik guna menyambut realisasi Aceh Raya ini.

Kedua, Pembangunan infrastruktur dan beragam hal yang diperlukan oleh sebuah kabupaten harus terus digalakkan. Faktor kemampuan ekonomi, sosial politik, dan faktor penunjang lainnya menjadi prasyarat terbentuknya kabupaten yang baru (pasal 5 ayat 4 UU.No.32/2004). Persis disinilah, pembangunan secara terus menerus dalam setiap aspek dan lini kehidupan masyarakat menjadi harga mati yang tak mungkin ditawar. Terutama infrastruktur fisik, menjadi orientasi utama yang harus diambil.

Ketiga, Sosialisasi intens kepada masyarakat yang tercakup dalam (rencana) kabupaten Aceh Raya. Menjadi suatu fakta empiris, wacana pemekaran wilayah selalu bersifat elitis yang tak jauh dari atmosfer politik praktis. Oleh karena demikian, adanya kesinambungan gerak antara elit masyarakat dengan massa kebanyakan menjadi suatu keniscayaan. Sungguh tidaklah elok jika realisasi Aceh Raya hanya milik kaum elit dan dipaksakan dari atas.

Niscaya, gerakan itu harus bersifat top-down dan bottom-up sekaligus. Tujuannya adalah terdapat kesamaan irama gerak dan pemberian dukungan penuh kepada elit dalam memperjuangkan Aceh Raya. Tiada cara lain, sosialisasi menjadi jalan terbaik dalam menemukan harmonisasi tersebut.

Keempat, gerakan massa menjadi langkah alternatif selanjutnya. Tekanan kepada pemerintah lewat aksi massa jalanan menjadi langkah lanjutan yang perlu diambil. Tentunya dengan cara yang damai, elegan dan minus anarkisme. Namun, penulis tetap berkeyakinan, aksi massa tetaplah alternatif yang bersifat aksidental, dengan frekuensi yang tak terlalu sering.

Yang juga perlu penulis katakan, ketiga langkah strategis berupa perubahan pola pikir dan pola tindak masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan sosialisasi intens merupakan pendekatan yang paling logis untuk dilakukan, setidaknya untuk saat-saat sekarang ini. Hal ini karena terbentur kebijakan di tingkat nasional berupa moratorium legislasi pemekaran wilayah, dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Rekomendasi Mendagri (pasal 5 ayat 3 UU.No.32/2004) sulit didapat.

Aceh Raya terbentuk. Pemerintahan baru tersusun, dan kebijakan berorientasi kerakyatan menjadi nyata adanya. Semua kiranya sepakat bahwa idealnya pemekaran wilayah adalah dari, demi dan untuk rakyat, tanpa kecuali. Derap langkah dan pelaksanaan pemikiran strategis yang taktis sifatnya harus dikondisikan secara optimal dan tepat sasaran.

 
Penulis :
Adriyansyah khaliq ST.
Yayan_160188@yahoo.co.id
Hp. 081360067678
Pemuda Kec. Pulo Aceh

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY