Azhar : Semangat Masyarakat Untuk Peduli Terhadap Satwa Harus Di Gelorakan

464
Foto bersama antara pihak WWF Indonesia Northern Sumatra Program, Forum DAS Krueng Peusangan (FDKP), Aceh Green Community (AGC) serta Kelompok peduli satwa Bireuen di kantor AGC, Desa Cot Juli Meurak, Juli, Bireuen (@Facebook M Nazar Paloh)

Acehraya.co.id – Pemahaman cinta, kepedulian dan kesadaran menjaga kelestarian alam, baik itu tumbuhan atau satwa yang dilindungi harus ditanamkan dalam diri masyarakat sedini mungkin. Sekecil apapun flora dan fauna yang berada di bumi ini, harus dijaga dan dilestarikan dari ancaman kepunahan, demi keberlangsungan hidup generasi penerus di masa mendatang.

Himbauan tersebut disampaikan Spesies Coodinator WWF Indonesia Northern Sumatra Program, Azhar kepada Acehinsight.com disela-sela kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Peduli Satwa Bireuen, di Kantor FDKP, Desa Juli Cot Meurak, Kecamatan Juli, Bireuen, Selasa 8 Maret 2016.

“Kita harus berupaya membangkitkan semangat masyarakat untuk peduli kondisi lingkungan dan satwa yang dilindungi. Terutama di kawasan landscape DAS Peusangan, untuk mengurangi dampak bencana alam serta konflik satwa dan manusia,” ujar Azhar.

Azhar, Spesies Coodinator WWF Indonesia Northern Sumatra Program
Azhar, Spesies Coodinator WWF Indonesia Northern Sumatra Program

Menurut Azhar, pembentukan kelompok peduli satwa Bireuen merupakan wadah koordinasi dan komunikasi antar desa saat terjadi konflik satwa dan manusia.

Masyarakat yang hadir, kata dia, sangat mendukung pembentukan kelompok peduli satwa Bireuen. Dimana sebelumnya konflik satwa dan manusia kerap terjadi dibeberapa kecamatan, seperti kecamatan Jeumpa, Peusangan, Peusangan Selatan, Juli dan Peudada.

“Kita mengharapkan kembalinya dipupuk semangat gampong yang sudah lama hilang. Dari pembentukan kelompok ini, nantinya mereka juga dapat memberdayakan masyarakat yang tinggal di koridor satwa. Sehingga meminimalisir konflik yang terjadi,” sebutnya.

Lanjutnya, kawasan hutan pergunungan Pante Peusangan hingga ke kecamatan tetangga Pintu Rime Gayo Kabupaten Benar Meriah, sejak zaman dulu memang jalur lintasan gajah liar yang selama ini sudah digarap petani sebagai lahan pertanian.

Konflik antara manusia dan satwa liar terjadi akibat sejumlah interaksi negatif baik langsung maupun tidak langsung antara manusia dan satwa liar. Pada kondisi tertentu konflik tersebut dapat merugikan semua pihak yang berkonflik.

“Konflik yang terjadi cenderung menimbulkan sikap negatif manusia terhadap satwa liar, yaitu berkurangnya apresiasi manusia terhadap satwa liar serta mengakibatkan efek-efek detrimental terhadap upaya konservasi,” lanjutnya.

Dirinya juga mengungkapkan, bahwa kerugian yang umum terjadi akibat konflik diantaranya seperti rusaknya tanaman pertanian dan atau perkebunan serta pemangsaan ternak oleh satwa liar, atau bahkan menimbulkan korban jiwa manusia. Disisi lain tidak jarang satwa liar yang berkonflik mengalami kematian akibat berbagai tindakan penanggulangan konflik yang dilakukan.

“Konflik manusia dan satwa liar merupakan permasalahan kompleks karena bukan hanya berhubungan dengan keselamatan manusia tetapi juga satwa itu sendiri,” kata Azhar.

Satwa dilindungi yang memiliki insting tinggi itu harus ditangani dengan penuh persahabatan. Dengan begitu, kawanan gajah liar tersebut juga nantinya akan bersahabat dengan manusia. “Sebelumnya anggota kelompok peduli satwa Bireuen, sudah dibekali pelatihan cara penggiringan gajah yang tepat dengan menggunakan kearifan lokal,” lanjutnya.

Selain sebagai sebuah isu konservasi, konflik juga mempengaruhi dan memiliki dampak sosial dan ekonomi di daerah. Sehingga penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar ini harus melibatkan berbagai pihak yang terkait termasuk dunia usaha dan para pengguna lahan skala luas untuk berbagi tanggungjawab.

“Semoga kedepannya, kelompok peduli satwa Bireuen dapat bermitra dengan pemerintah Kabupaten serta perusahaan pekerbunan yang berada di Bireuen untuk penanggulangan konflik antara manusia dan satwa,” tutup Azhar kepada Acehinsight.com. 

Melihat Kembali Catatan Sejarah Dan Hutan Jernang

Azhar, Spesies Coodinator WWF Indonesia Northern Sumatra Program, menyebutkan, bila Gajah Sumatera diharapkan tetap ada selama mungkin dan penambahan alokasi lahan untuk pengembangan perkebunan juga harus dilakukan, strategi konservasi dan mekanisme penanganan gangguan gajah mestinya tidak dalam semangat memisahkan antara manusia dan gajah.

“Karena dengan cara seperti itu, gajah akan semakin tergusur atau terisolasi dalam kelompok-kelompok kecil yang tidak mungkin dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama,” ujar Azhar.

Cara mengurangi konflik antara gajah dengan manusia adalah dengan penyesuaian pola interaksi antara manusia dan gajah melalui pemilihan jenis komoditas tidak disukai gajah.

“Kita selalu menyebutkan, untuk menyelamatkan gajah dan warga atau pihak perkebunan, maka jangan tangani masalah konflik satwa-manusia dari satu sisi saja, tapi yang harus dikembangkan adalah bagaimana manusia dan gajah dapat hidup di lahan yang sama,” sambung Azhar.

Upaya serius untuk merevitalisasi pola hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan gajah atau satwa lain sangat diperlukan. Azhar menambahkan, Aceh, secara empiris telah lama mengetahui berbagai komoditas pertanian dan perkebunan potensial yang tidak hanya secara klimatologi, agronomi, dan ekonomi terbukti sesuai, tapi juga berkesesuaian dengan fakta keberadaan gajah liar di sekitarnya.

“Catatan sejarah mengatakan pada periode 1550–1940 Aceh pernah memenuhi setengah permintaan pasar dunia untuk lada. Berbagai komoditas lain juga disebutkan, seperti tembakau, minyak ekaliptus, dan kapur barus. Malah Kapten Coombs yang mengunjungi Aceh pada awal 1818 memperkirakan bisnis ekspor-impor pada saat itu di Aceh bernilai sekitar 2.234.250 dolar Spanyol. Saat itu, dengan jumlah gajah liar lebih banyak dari sekarang, tapi gajah dan manusia tetap bisa hidup bersama dan Aceh masih bisa menjadi produsen lada, cengkeh, pala, dan lainnya,” jelas Azhar.

Azhar mengatakan lada merupakan salah satu komoditas yang sesuai untuk dikembangkan di Aceh dan tidak bermasalah dengan keberadaan gajah liar. Selain lada, Jernang juga merupakan tanaman hutan yang mempunyai manfaat ekonomi dan ekologi.

“Seiring perkembangan zaman, hutan Jernang terkikis habis dengan hadirnya perusahaan perkebunan Sawit yang merusak lingkungan. Padahal, perbandingan harga Jernang lebih tinggi dibandingkan Sawit. Harga Jernang basah saat ini mencapai Rp 400. 000 ribu hingga Rp 600.000 per kilogram,” tutur Azhar.

Jernang merupakan hutan non kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Jernang tumbuh dan berkembang berdampingan dengan pohon lainnya sebagai pelindung. Jernang juga dapat dibudidayakan baik secara penyemaian biji atau dengan cara stek/cangkok.

Menurutnya, Jernang dapat ditanam secara luas di perkebunan Karet, Pinang, Kakau dan perkebunan lainnya. Semua pihak mengetahui, Jernang termasuk salah satu komoditas yang tidak berisiko tinggi terhadap gangguan gajah.

“Kita akan mendorong pemerintah untuk menetapkan kawasan tersebut menjadi kawasan konservasi atau Kawasan Ekosistem Esensial, hutan itu nantinya dikelola masyarakat untuk membudidayakan Jernang dalam skala besar,” tambahnya.

Azhar berharap, ke depan tidak ada lagi gajah yang mati diracun dan tak menyisakan gading. “Tinggal berharap pemerintah daerah peka dengan masalah ini dan menindaklanjuti dengan kebijakan yang berpihak pada keharmonisan hubungan antara manusia dan alam di sekitarnya,” tutup Azhar. [af/ acehinsight.com]

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY