Hutan Desa Seluas 3.545 ha Resmi diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat

242
Penyerahan Hutan Desa kepada penduduk setempat diharapkan dapat menghentikan ancaman penggundulan hutan secara ilegal. (MIGHTYEARTH)

Acehraya.co.id – Lahan hutan seluas 3.545 hektar secara resmi diserahkan pemerintah untuk dikelola oleh masyarakat suku Knasaimos di Papua Barat pada Kamis (09/03).

Wakil pemerintah Provinsi Papua Barat secara resmi menyerahkan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) yang awalnya berlaku selama 35 tahun kepada perwakilan dua desa pada sebuah upacara penyerahan di Teminabuan, Sorong Selatan.

“HPHD ini panjangnya 35 tahun, setelah 35 tahun dievaluasi lalu diperpanjang,” ucap Godi Utama dari Greenpeace Indonesia.

Hutan Desa Sira-Manggroholo merupakan hutan pertama di Papua yang diserahkan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat setempat. Mereka juga diberi wewenang untuk menghentikan ancaman penggundulan hutan ilegal, penanaman kelapa sawit, dan pengelolaan kayu pulp yang merusak lingkungan.

hutan di seluruh kawasan Papua- proses pengajuan permintaan penyerahan hutan merupakan proses panjang yang dimulai pada 2014.

Pemerintah baru memberikan jawabannya pada 2016 dan Surat Keputusannya diserahkan pada Maret 2017.

Kepala desa Sira,Amos Sremere (kanan), menerima izin Kehutanan Sosial pada upacara penyerahan pengelolaan Hutan Desa di Temina buan, Sorong Selatan, Papua Barat, (JurnasyantoSukarno/Greenpeace)

Dengan dikeluarkannya SK dari Kementerian Kehutanan maka masyarakat suku Knasaimos diharapkan, “Mampu memberikan monitoring terhadap pencurian-pencurian kayu secara ilegal di kawasan Hutan Desa ini,” ujar Richart kepada BBC Indonesia.

“Dalam rencana kelola yang disusun bersama masyarakat, kita tetapkan bagaimana pemanfaatan hasil hutan dan kayu, itu yang menjadi prioritas untuk beberapa tahun ke depan.”

“Contohnya seperti getah damar, bagaimana mereka mengelola sagu sebagai sumber pangan utama masyarakat adat, juga pengembangan ekonomi alternatif seperti madu hutan dan sayur-sayuran juga menjadi prioritas untuk ditanam,” tambah Richart.

Sementara Godi Utama dari Greenpeace Indonesia mengatakan bahwa pengelolaan hutan juga diharapkan bisa meningatkan perekonomian masyarakat.

“Kalau ada kelebihan sagu dari yang dikonsumsi maka mereka bisa menjadikan sagu sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian.”

Selain itu, tambah Godi, ada juga peluang untuk pengembangan hutan wisata alam, yang hingga saat ini masih dibicarakan, “Tetapi hak kelola sudah diberikan kepada masyarakat yang nantinya dibantu oleh pemerintah dan LSM.”

Warga suku Knasaimos menggelar upacara dalam penyerahan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) yang pertama di Papua Barat.(Greenpeace)

Selain rencana-rencana tersebut, Richart juga menyebutkan ada peruntukan kawasan yang sudah dibuat oleh masyarakat, “Ada kawasan pemukiman, kemudian ada kawasan pertanian masyarakat, dan ada tempat-tempat yang dilindungi termasuk wilayah-wilayah yang dianggap sakral oleh masyarakat adat.”

Hutan Desa baru ini terletak di kawasan yang dihuni penduduk asli Knasaimos yang luasnya 81.646 hektar, dan seluas 1.695 hektar di antaranya diserahkan untuk dikelola desa Manggroholo sedangkan 1.850 hektar lagi akan dikelola oleh desa Sira.

Sepanjang tahun 2000-an, para penebang hutan ilegal menargetkan kayu merbau di kawasan Knasaimos dan di kawasan lain di pesisir Papua.

Masyarakat suku Papua menghadiri upacara penyerahan izin Kehutanan Sosial di Temina buan, Sorong Selatan, Papua Barat. (JurnasyantoSukarno/Greenpeace)

“Ini adalah sebuah kemenangan bukan hanya untuk kami para penduduk desa Sira dan Manggroholo, tapi untuk semua orang, khususnya di sini di Papua di mana masih ada banyak hutan. Perlindungan hutan merupakan hal penting untuk melindungi masa depan komunitas kami,” kata Fredrick Sagisolo, kepala Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Knasaimos.

“Target kami adalah untuk memperpanjang hak Hutan Desa di tiap-tiap desa suku Knasaimos,” lanjut Fredrick.

Baru-baru ini, beberapa perusahaan perkebunan dilaporkan sudah mendapat izin dari pemerintah untuk pengelolaan hutan Knasaimos.

Namun, kepala desa Sira dan Manggroholo mengatakan mereka sudah menolak tawaran dari perusahaan-perusahaan minyak kelapa sawit.

Kepala suku Knasaimos,Fredric kSagisolo, mengatakan, “Ini adalah sebuah kemenangan bukan hanya untuk kami para penduduk desa Sira danManggroholo, tapi untuk semua orang.” (JurnasyantoSukarno/Greenpeace)

Presiden Jokowi pada 2014 menjanjikan memberikan masyarakat yang tinggal di hutan untuk mengendalikan lebih dari 12,7 juta hektar kawasan hutan melalui skema hutan kemasyarakatan termasuk daerah Desa Hutan.

sumber : detik.com

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY