Konflik Gajah dan Manusia di DAS Peusangan

111

Oleh: Azhar/ WWF Indonesia Northern Sumatra Program

Wilayah DAS Peusangan memiliki luas 238.550 hektar atau sama dengan tiga kali ukuran Negara Singapura. Wilayah DAS Peusangan merupakan rumah bagi ratusan ribu orang dan rumah bagi 45 hingga 50 individu gajah dan sejumlah satwa liar lainnya mulai dari harimau Sumatera, beruang madu  rusa dan lain-lain. Sayangnya, sebagian besar kawasan ini telah terdominasi pembangunan linear seperti pembukaan jalan, pemukiman, transmigrasi dan hadirnya industri perkebunan sawit dan kebun masyarakat.

Kelompok gajah di DAS peusangan terbagi dalam tiga kelompok. Kelompok pertama yakni kelompok gajah Eka dengan jumlah anggota 17 individu gajah.  Kedua, kelompok Magna dengan jumlah anggota 19 individu gajah. Kelompok ketiga adalah kelompok Bongkok yang berisi 8 individu gajah, dan terakhir 1 ekor gajah soliter yang sering berteritori wilayah Sayeung, Kabupaten Bener Meriah.

Gajah Sumatera adalah salah satu mamalia yang sangat berkharisma di Aceh dan belahan Sumatera lainnya. Sejauh ini, gajah dan manusia saling berkompromi untuk berbagi ruang di kawasan DAS Peusangan. Namun akhir-akhir ini sering terjadi konflik antara manusia dan gajah Sumatera. Ini merupakan sisi gelap dari dunia gajah liar yang indah.

Jumlah rata-rata kejadian konflik gajah yang terjadi di kawasan ini berkisar 10  hingga 20 kali perbulan. Konflik terjadi secara acak dan berotasi di wilayah DAS Peusangan. Jika ada gajah yang memasuki wilayah pemukiman, maka akan dilakukan pengusiran gajah dari desa tersebut agar kembali masuk ke kawasan habitat. Pengusiran yang terjadi biasanya akan memberikan imbas ke desa lainnya, karena gajah biasanya akan berpindah dari satu desa ke desa lainnya.

Beberapa desa yang sangat rentan konflik gajah di kawasan Peusangan diantaranya, Karang Ampar Kabupaten Aceh Tengah, Pintu Rime Kabupaten Bener Meriah dan Panton Lah, Kabupaten Bireuen. Masyarakat di sekitar kawasan ini paling banyak menderita akibat kontak langsung dengan gajah. Konflik gajah-manusia yang terjadi membuat masyarakat di sini tidak tenang dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

Gajah-gajah di kawasan ini berkeliaran di hutan produksi terbatas dan kawasan budi daya atau kawasan APL (Areal Penggunaan Lain). Ini membuat kelompok gajah menjadi sangat rentan akan konflik dengan manusia. Konflik gajah dan manusia yang terjadi di kawasan DAS Peusangan, membuktikan bahwa gajah membutuhkan ruang jelajah yang luas. Satu ekor gajah setidaknya membutuhkan ruang seluas 800 hektar, sedangkan gajah di kawasan ini berada di luar kawasan konservasi.

Hal lainnya adalah gajah tidak dapat hidup dalam area berpagar kecil yang sering disebut jaringan kawasan lindung atau kawasan konservasi. Gajah Sumatera adalah satwa yang terus berpindah tempat sepanjang hidupnya untuk memenuhi kebutuhan makan dan asupan air sangat besar. Seekor gajah mebutuhkan 300 kg makanan dan 200 liter air setiap harinya. Jika persediaan makanan di hutan yang berdampingan dengan desa telah habis, maka gajah akan berpindah mencari makanan ke pemukiman atau area pertanian masyarakat. Ini merupakan insting alami gajah untuk memenuhi kebutuhan makannya. Hal inilah yang memicu terjadinya konflik antara gajah dan manusia.

Untuk mengurangi konflik gajah dan manusia yang terjadi di kawasan ini, diterapkanlah berbagai metode mitigasi konflik oleh Pemerintah dan lembaga konservasi. Metode tersebut di antaranya adalah pembuatan parit anti gajah yang juga merupakan metode paling banyak diterapkan di Sumatera kini. Sayangnya pembuatan parit anti gajah ini menghabiskan dana yang cukup besar, sehingga pendanaan menjadi tantangan bagi penerapan metode ini.

Kedua, pembuatan kelompok pengusir gajah di tingkat desa. Mitigasi tradisional dengan menggunakan bunyi-bunyian drum, api-apian dan penggunaan asap, petasan, meriam dan mengejar gajah sambil meneriakan “surut kawan kul- surut kawan kul” adalah metode yang dilakukan oleh kelompok pengusir gajah ini. Kekompakan masyarakat menjadi kunci bagi kesuksesan metode ini.

Ketiga, pemasangan GPS Collar untuk mengetahui pergerakan gajah guna mendeteksi masuknya gajah ke kawasan pemukiman. Jika ada gajah yang terdeteksi memasuki desa, maka peringatan dini berbasis pesan teks yang berisi informasi kehadiran gajah disebarkan ke masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengevakuasi diri dan bersiap untuk menghindari kontak langsung dengan gajah tersebut.

Kawasan DAS Peusangan juga telah membentuk Conservation Response Unit (CRU) Peusangan. Unit ini dibentuk oleh Pemerintah Aceh dan bertanggung jawab atas pengusiran gajah liar di desa dan di kawasan Peusangan. Selain CRU yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh, ada pula kelompok serupa yang dibentuk oleh WWF-Indonesia dengan nama Kelompok Delapan. Semua kelompok tersebut pun berkolaborasi dalam menjalankan tugasnya dan memiliki tujuan sama, yaitu  untuk membantu masyarakat kawasan rentan konflik gajah dan meminimalisir konflik yang terjadi.

Dalam praktiknya, mitigasi konflik gajah-manusia juga melibatkan perusahaan perkebunan sawit yang berada di wilayah DAS Peusangan. Perusahaan sawit diwajibkan untuk turut berkontribusi mengurangi konflik gajah. Penggunaan skema dana tanggung jawab sosial perusahaan/ Coorporate Social Responsibility (CSR) diterapkan untuk dapat membantu masyarakat di sekitar kawasan rentan konflik gajah. Upaya ini dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten atau Dewan Perwalikan Rakyat Kabupaten (DPRK) yang ada di tiga kabupaten.

Selain itu, pembuatan pagar organik, terutama pagar sarang lebah dan cabe, yang bertindak sebagai penghalang yang lembut bagi gajah juga dapat dilakukan. Teknik ini telah mengalami beberapa keberhasilan dan bisa diterapkan di kawasan DAS Peusangan. Penggunaan pagar menggunakan ternak lebah atau tanaman cabai ini juga dapat berdampak positif terhadap mata pencaharian masyarkat sekitar. Namun metode ini bukan menjadi solusi permanen.

Gajah yang terus bergerak melintasi area yang luas memerlukan lintasan yang permanen yang disebut juga “koridor”. Adanya koridor memudahkan gajah untuk bergerak di antara habitat yang terisolasi dan bertujuan membantu pergerakan gajah secara regular. Umumnya, koridor dipahami sebagai jalur sempit hutan yang menghubungkan dua habitat yang lebih besar untuk memastikan mobilisasi gajah dari satu habitat ke habitat lainnya berlangsung damai. Koridor juga dapat menjaga keterkaitan genetik antara dua populasi gajah, dengan membiarkan individu sesekali menyeberang ke habitat lainnya. Hal ini akan berdampak pada populasi gajah yang sehat dan terhindar dari perkawinan sedarah (inbreeding).

Rute koridor perjalanan gajah dapat diambil dari kecamatan Ketol (Aceh Tengah), Negeri Antara (Kabupaten Bener Meriah), Sayeung Pintu Rime (Kabupaten Bener Meriah) hingga ke kecamatan Peudada (Kabupaten Bireuen). Kontribusi para pihak, baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan para pemangku kepentingan lainnya di kawasan ini sangat dibutuhkan demi menyelamatkan nasib gajah Sumatera. Selain itu, harus ada kajian ilmiah tentang kawasan koridor  yang menjelaskan habitat gajah, mencakup pula ketersediaan tanaman pakan, ketersediaan kubangan, ketersediaan tempat saltlick area dan ketersedian air bagi gajah liar.

Pemerintah Provinsi Aceh dan tiga kabupaten yaitu Aceh Tengah, Bener Meriah dan Bireuen juga bersinergi untuk membuat kawasan konservasi berbasis gajah atau Taman Hutan Raya (Tahura) berbasis pengelolaan gajah. Diperlukan lahan seluas 37 ribu hingga 45 ribu hektar untuk menampung gajah di kawasan ini. Dalam proses realisasi pembentukan Tahura ini pun diperlukan payung hukum dan penataan kawasan yang jelas. Selain itu, upaya memperbanyak sumber air dan pengayaan tanaman pakan hingga pembuatan desain ekowisata berbasis gajah pun dilakukan guna berkontribusi terhadap kelestarian konservasi gajah Sumatera. Jika dapat berjalan dengan baik, maka ke depannya tempat ini dapat menjadi pusat studi gajah liar di Aceh dan menjadi solusi bagi penanggulangan konflik gajah-manusia yang terjadi di kawasan DAS Peusangan. []

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY